NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masihkah kita bangga menjadi warga NKRI? Negara dimana para pemimpinnya sibuk mempertontonkan syahwat kekuasaan dan melupakan sejarah kemiskinan yang diwariskan turun-temurun.

Ditengah para pemimpin sibuk menyelamatkan Partai Politik (Parpol) busuk yang terlanjur dikelola oleh para politisi korup, pada bagian timur NKRI warga negara dibiarkan terus hidup dalam kungkungan kemiskinan. Salah satu dari sekian banyak potret kemiskinan itu adalah, kehidupan warga Desa Kabanta, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun bertempat tinggal hanya sekitar 25 Km dari pusat kota, namun tidak menjadi jaminan bagi warga Kabanta untuk bisa merasakan kehidupan layaknya warga negara yang merdeka. Mereka dibiarkan terisolasi dari dunia luar dengan tidak memberikan akses jalan yang memadai, dan mereka juga dibiarkan tetap hidup dalam kebodohan dengan ketiadaan prasarana pendidikan yang layak.

Sejak dahulu, warga Kabanta turun-temurun menempati rumah-rumah panggung yang kondisinya kini tinggal menunggu rubuh. Dan entah sampai kapan kemiskinan itu terus diwariskan kepada anak cucu mereka. Karena hingga saat ini, anak-anak mereka juga menimba ilmu disekolah yang lebih buruk dari kandang kambing. Bagaimana tidak? Sekolah itu hanya berlantaikan tanah dengan dinding yang terbuat dari rangkaian bambu seadanya, dan beratapkan seng tua hasil swadaya masyarakat.

Lalu masihkan warga Kabanta bisa berharap adanya perubahan masa depan? Selama NKRI dikelola oleh para politisi korup yang berlindung dibalik Parpol-Parpol busuk, rasanya warga Kabanta tidak berani berharap banyak adanya peran negara untuk perbaikan taraf hidup mereka. Karena itulah warga Kabanta masih meneruskan tradisi para leluhur dengan menggantungkan hidup dari hasil bertani ladang dan menenun kain tradisional.

Potret kemiskinan warga Kabanta, seharusnya menjadi penyambung urat malu para pemimpin yang telah lama putus. Alangkah baiknya, jika para pemimpin baik pusat maupun daerah, sejenak melepaskan segala kemunafikan politis dan sedikit memperhatikan kehidupan warga negara. (Redaksi)*