Jakarta_Barakindo- Hingga kini, pemerintah dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-nya tidak juga menunjukan keberpihakan terhadap nasib rakyat tani nasional.

“Mestinya pemerintah melalui bank-bank BUMN menunjukan keberpihakan kepada petani dengan mendukung anggaran pembelian seluruh produk rakyat tani nasional,” ujar Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, di Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Faktanya, lanjutnya, bank-bank plat merah lebih mudah menggelontorkan kredit puluhan triliun rupiah kepada importir produk pertanian yang justeru menguntungkan para petani asing dari negara eksportir.

“Ini jelas kebijakan yang salah sekaligus mematikan rakyat tani nasional. Sebab, pangan impor dengan mudah membanjiri pasar lokal tanpa kendali,” jelasnya.

Padahal, kata Bonang, dari aspek keadilan dan persamaan hak, sekitar 70 juta petani Indonesia tentunya lebih berhak menerima fasilitas pembiayaan negara lewat bank-bank BUMN, dibandingkan dengan puluhan kartel importir yang seakan dilindungi oleh pemerintah. “Ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan kebijakan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun,” tegasnya.

Karenanya, pemerintah Jokowi-JK diminta segera menghentikan kejahatan terhadap rakyat tani nasional.

“Tanpa fokus memberi insentif pada produk petani yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas mereka, maka negara akan kesulitan menghadapi kongsi antara kartel impor pangan dengan para pejabat yang selama ini menguasai pasar pangan nasional,” pungkas Bonang. (Redaksi)*