Jakarta_Barakindo- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan yang mendalam soal keterkaitan Presiden SBY dengan beberapa kasus mega korupsi di tanah air, seperti kasus dugaan korupsi impor beras pada Perum Bulog, impor Migas Pertamina, jual beli minyak mentah Petral, impor daging sapi, suap SKK Migas, dan kasus korupsi proyek Hambalang. Hal itu ditegaskan Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Selasa (3/9/2013).

“Nama orang-orang dekat dan bahkan Presiden SBY sendiri sudah sering disebut-sebut terkait dengan berbagai kasus mega korupsi. Ini bukan lagi sekedar rumor, tapi fakta persidangan yang harus segera didalami oleh KPK,” ujar Danil’s.

Menurut Danil’s, dari berbagai kasus dugaan korupsi tersebut, ada potensi kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. “Ini bukan saja persoalan korupsi, tapi sudah menyangkut martabat dan kedaulatan negara. Dimana nama seorang kepala negara disebut-sebut dalam persidangan korupsi,” tegasnya.

Karenanya, lanjut Danil’s, KPK harus segera mendalami fakta yang mengemuka dalam persidangan. “KPK jangan berlindung dibalik kalimat “dua alat bukti”, tapi panggil Sengman dan orang-orang yang diungkap Ridwan Hakim dalam persidangan kemarin. Konfrontir pernyataan Ridwan itu dengan semua pihak yang disebutkannya. Kami jamin KPK didukung penuh oleh rakyat, jadi tidak perlu takut menggaruk semua pihak yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi. Sekalipun yang terlibat itu adalah Presiden SBY,” tandasnya.

Sebelumnya, LSM Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak) pun menyatakan setuju jika KPK segera mengamputasi “borok” Presiden SBY. Dari markas besarnya di Jl.Raya Jatinegara Timur 61-65, Jakarta Timur, pengamat politik The Indonesian Reform, Martimus Amin menilai, borok Presiden SBY sudah semakin tajam tercium.

Dari keterkaitannya dalam kasus Hambalang yang terpapar jelas dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga dihubungkan dengan Sengman, pengusaha utusan Presiden SBY yang disebut Ridwan Hakim menerima uang Rp.40 miliar dari PT.Indoguna Utama.

“Borok Presiden SBY semakin hari semakin parah”, ujar Kepala Staf Investigasi dan Advokasi Galak, Muslim Arbi, mengutip pernyataan Martimus Amin.

Sebuah sumber menyebutkan, pada 23 Mei 2011 pagi sekitar pukul 07.00 WIB, Nazaruddin sudah ada di pendopo ruang tunggu rumah kediaman Presiden SBY di Puri Cikeas. Menurut sumber menyaksikan pertemuan tersebut, Presiden SBY sangat marah, sampai dua kali menggebrak meja. Gebrakan pertama terjadi setelah Nazar mengatakan, bahwa Ibas pernah menerima uang darinya yang diambil dari kas partai, yakni tanggal 29 April 2010 sebesar U$D500 ribu, dan dihari yang sama Ibas juga menerima kiriman sebesar U$D100 ribu. Lalu gebrakan kedua terjadi hingga menyebabkan meja terpelanting, yakni setelah Nazaruddin menyebutkan Ani Yudhoyono pun menerima uang dari dirinya sebesar U$D5 juta, yang berasal dari kas Demokrat, dan merupakan pemberian Pertamina (demikian dikutip dari cahayareformasi.com).

Sebagai Koordinator Eksekutif Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), Muslim Arbi juga berharap, agar KPK dapat menelusuri indikasi kejahatan “penggadaian” kekayaan sumber daya alam berupa Migas sepanjang pemerintahan Presiden SBY kepada asing. Sebab, dalam catatan GNM, katanya, setelah kehadiran SBY di Sidang APEC di Santiago Chili pada 20-21 November 2004, dan sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush, Blok Cepu dikelola oleh Exxon Mobil asal Amerika Serikat (AS). Ketika Dirut Pertamina, Widya Purnama, gigih dan tegas mengatakan Pertamina mampu mengelola dan menjadi operator Blok Cepu, lalu pada 08 Maret 2006 dia di ganti oleh Arie Soemarno. Dan beberapa hari usai persetujuan Blok Cepu dikelola oleh ExxonMobil, Menlu AS, Condoleezza Rice, pada 14 Maret 2006 langsung berkunjung  ke Indonesia. (Redaksi)*