Kamis, 21 November 2013
Banten_Barakindo- Menjawab persoalan yang muncul dari laporan
masyarakat tentang masih adanya warga yang luput dari berbagai program jaminan sosial
dan penanggulangan kemiskinan, Selasa
(19/11/2013), Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten mengadakan rapat
koordinasi perlindungan sosial dan
pengentasan kemiskinan.
Acara itu menghadirkan
sejumlah stekholder terkait, lintas SKPD (Dinkes dan Dindik), Dinas Sosial
Kab./Kota se-Prov.Banten, Dewan Masjid Indonesia Banten, TP.PKK Banten, Baznas
Banten, IPSM, dan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak).
Dalam arahannya, Sekda
Banten, Muhadi, menekankan kepada jajajaran pemerintah terkait agar bertindak
cepat atas setia informasi dari masyarakat. ‘Pemerintah memiliki perangkat yang
lengkap dari tingkat RT/RW, tapi kenapa masih ada warga kurang mampu yang luput
dari pendataan. Karenanya kita tidak boleh hanya berpatok pada data Badan Pusat
Statistik (BPS) 2011, karena sudah tentu ada perubahan dalam kondisi rillnya,’
ujarnya.
Ia juga menjelaskan
berbagai program pemerintah, baik pusat maupun Provinsi yang semuanya bisa
mengakomodir kebutuhan masyarakat kurang mampu (Rumah Tangga Miskin), seperti
BOS, Jamsosratu, Gerbang Ratu, Raskin, BSM, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, BLSM
dan lain-lain.
‘Selain menambah kuota
program yang sudah ada, pada tahun 2014 juga Pemprov Banten akan mulai
mengoperasikan PT.Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk mendukung
permodalan bagi para pelaku usaha kecil dan koperasi,’ tegasnya.
Sementara Ketua TP PKK
Provinsi Banten mengungkapkan, bahwa selama ini TP PKK terus membuat gebrakan
dengan rajin turun ke masyarakat. ‘Selain telah memberikan beasiswa bagi
siswa/i yang kurang mampu dan program-program nyata lainnya, kami juga terus
melakukan kunjungan ke masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya.
Harus kita akui, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan
bantuan dari pemerintah dan uluran tangan kita semua,’ kata Pipih Muhadi.
Dilain pihak,
Koordinator Barak, Danil’s menyampaikan apresiasi atas respon baik dari Pemprov
Banten dan Pemkot Serang dalam merespon laporan Barak soal masih adanya
masyarakat yang belum terdata dalam program-program perlindungan social, seperti
yang dialami oleh Ibu Siti Rohimah, Warga Kp.Jakung Palima, Kelurahan Cilowong,
Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
‘Harus diakui, bahwa
Dinsos Provinsi Banten dan Dinsos Kota Serang ketika itu langsung turun
menjenguk Ibu Siti. Dinsos juga langsung menawarkan sejumlah bantuan yang
diperlukan, namun harus melalui proses pengajuan agar tidak melanggar aturan,’
katanya menambahkan, yang harus lebih diperhatikan lagi adalah pelayanan dari
Dinas Kesehatan.
Danil’s juga
mengusulkan agar Pemprov Banten lebih fokus membangun sektor pertanian yang
dapat menyerap banyak tenaga kerja. Begitu juga dengan banyaknya laporan
masyarakat soal buruknya kualitas Raskin di Pandeglang, yang harus mendapat
perhatian dari pemerintah daerah. ‘Tentunya sebagai saluran dari hasil produksi
para petani itu diperlukan komitmen dari Perum Bulog dengan segera membentuk
Divre Banten,’ tegasnya.
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Banten, Nandi Mulya, membeberkan sejumlah program yang telah dan
tengah dilaksanakan oleh dinas terkait. ‘Kami akan terus memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat Banten,’ tandasnya. (Redaksi)*
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar