Jakarta_Barakindo- Hingga kini pemerintah dinilai masih belum juga berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian pangan dalam negeri. Pasalnya, meskipun keputusan Konferensi Worl Trade Organization (WTO) di Bali menyepakati adanya penambahan subsidi pangan, namun pemerintah Indonesia belum juga berencana untuk menambah alokasi anggaran untuk subsidi pangan.

Seperti diketahui, anggaran subsidi pangan hanya berpatok pada angka Rp.18,8 triliun, sementara anggaran bagi perjalanan dinas para pejabat negara dalam APBN 2014 saja tercatat sebesar Rp.32 triliun. Hal ini membuat para pemerhati ekonomi pertanian nasional  menuding pemerintah tidak berniat mensejahterakan rakyat tani.

“Dari alokasi anggaran yang timpang itu saja dapat kita katakan, bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat tani. Lihat saja anggaran subsidi pertanian yang jauh lebih kecil dibanding anggaran perjalanan dinas para pejabat,” ujar Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, Kamis (12/12/2013).

Sebelumnya, Menteri K,euangan Chatib Basri mengaku, pemerintah sangat peduli dengan perkembangan harga pangan di pasar. Namun demikian, untuk menambah subsidi, menurutnya, tidak perlu dilakukan saat ini. “Kita harus lihat, apakah dengan menambah subsidi akan efektif terhadap stabilitas pangan kita atau tidak,” ujarnya.

Chatib melihat, pemberian subsidi dalam APBN 2014 sudah sesuai dengan porsinya. Dimana APBN tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Dalam APBN 2014, jumlah subsidi untuk pangan telah dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun.

Subsidi paling besar diberikan pemerintah untuk sektor energi yang terdiri dari subsidi untuk BBM dan LPG sebesar Rp 210,7 triliun. Sementara subsidi untuk listrik mencapai Rp 71,3 triliun.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pemberian subsidi terhadap pangan dinilai penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Seperti diketahui, salah satu penyebab terbesar inflasi adalah kenaikan harga pangan. Tingginya harga pangan disebabkan karena minimnya supply yang ada di pasar, sedangkan permintaannya tinggi.

Selama ini, menurutnya, pemerintah selalu mengambil jalan pintas untuk menutupi kurangnya pasokan pangan, yaitu dengan jalan impor. Padahal cara ini hanya menimbulkan masalah baru, yaitu ikut menekan defisit neraca perdagangan atau current account deficit (CAD).

Selain berpengaruh terhadap CAD, mengimpor kebutuhan pangan juga rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Jika rupiah melemah, maka harga impor juga akan terkerek naik, ujungnya harga pangan juga naik.

Namun Enny melihat masalah pangan di Indonesia tak hanya soal subsidi yang rendah. Ia juga menilai minimnya infrastruktur untuk mendukung produksi pertanian juga ikut menjadi penyebabnya. “Anggaran untuk irigasi dan infrastrukturnya masih rendah juga,” ujar Enny. (Redaksi)*