Oleh: Danil’s

DUKUNGAN kepada Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) untuk terus menggulirkan desakan kepada pemerintahan baru yang tak lama lagi segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog, terus mengalir. Belakangan, sejumlah aktivis Banten Menggugat Kejahatan Raskin (Bem Keras), mendatangi Saung Barak di Kelurahan Cilowong, Taktakan, Kota Serang-Banten. Kedatangan para aktivis itu tak lain menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mendesak pemerintahan baru mencopot Direksi Perum Bulog yang tidak pro rakyat tani nasional dan tidak mampu menyediakan Raskin yang layak bagi masyarakat penerima manfaat.

Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya memiliki fakta tak terbantahkan soal buruknya kinerja Direksi Perum Bulog dalam menyediakan beras bagi kebutuhan masyarakat penerima manfaat Raskin. Berikut ini beberapa fakta yang belakangan ini terus mengemuka;

Pada Kamis (14/8/2014), Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang menyalurkan 53.760 kilogram beras Raskin bercampur dedek bagi masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Beras itu berasal dari Gudang Malingping, Kabupaten Lebak-Banten.

Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga menyalurkan beras Raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan, karena berwarna kuning dan berdebu. Raskin itu disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak-Banten.

Tak hanya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, persoalan buruknya kualitas Raskin juga di keluhkan oleh Kepala Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, Lukman Hakim. Diakuinya, banyak masyarakat penerima manfaat yang komplain soal buruknya kualitas Raskin, seperti berkutu dan bau apek.

Buruknya kualitas Raskin juga sempat membuat Bupati Garut berang saat melakukan inspeksi mendadak digudang Bulog Garut, lantaran kualitasnya sangat jelek. Tapi meskipun Bupati sempat marah, namun tetap saja Perum Bulog setempat menyalurkan beras yang TMS Inpres Perberasan. Seperti halnya yang diterima warga Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut-Jabar. Mereka menerima Raskin berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.

Sebelumnya, warga tujuh Desa, di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluhkan beras Raskin yang dinilai tidak layak konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna kekuning-kuningan serta yang mengeluarkan bau tidak sedap.

Kemudian, Selasa (19/8/2014) kemarin, sekitar 120 orang massa aksi dari Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) Lebak, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang. Mereka menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas Raskin, serta evaluasi terhadap kinerja Kepala Subdivre setempat.

Beberapa persoalan diatas hanyalah secuil dari segunung permasalahan ditubuh Perum Bulog. Anehnya, persoalan-persoalan diatas selalu saja berulang terjadi dan seakan tak terkoreksi. Karena anehnya, meski kasus-kasus itu diketahui oleh Direksi Perum Bulog, namun seakan tidak mendapat tanggapan untuk dilakukan perbaikan. Jangankan untuk mengenakan sanksi berat kepada para pejabatnya yang lalai, bahkan “sengaja” mempermainkan hak masyarakat miskin, sekedar untuk melakukan sidak pun mungkin tidak dilakukan. Buktinya, para pejabat yang selama ini dikritisi habis-habisan karena kinerjanya yang buruk, masih menguasai kursi empuk yang dibeli dari uang rakyat miskin.

Belum lagi persoalan impor beras disaat produksi dalam negeri mengalami surplus, dan “dikuranginya” Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal dengan alasan tidak ada anggaran. Sementara disaat yang sama, Perum Bulog justeru mengalokasikan anggaran sekitar Rp.1,4 triliun untuk mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, bahwa produksi padi tahun 2013 kemarin saja mencapai 71.279.709 ton dengan produktivitas sebesar 51,52. Produksi padi tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69.056.126 ton dengan produktivitas sebesar 51,36. Kenyataan tersebut menjadi deskripsi sepintas mengenai besarnya produksi beras Indonesia.

Merujuk pada sejumlah fakta yang mengemuka itulah, makanya Barak Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya mendesak pemerintahan baru yang akan segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog saat ini, dan menempatkan figur-figur yang pro Gakin dan rakyat tani nasional, agar hak-hak dasar masyarakat penerima manfaat Raskin dan rakyat tani nasional terlindungi. ***

Penulis adalah: Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan

Pemred Barak Online Group