Jakarta_Barakindo- Sampai sekarang, Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen BM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum juga memberikan sanksi terhadap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Padang yang oleh Inspektorat disebut lemah melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tugas.

Sekretaris Ditjen BM Kementerian PU, Ir.Yusid Toyib, yang dikonfirmasi soal alotnya pemberian sanksi terhadap Kepala BBPJN II Padang, Maruasas Panjaitan, belum bisa berkomentar banyak. Konfirmasi tertulis via pesan singkat dari Barak Online Group, hanya dijawab singkat. “Nanti saya cek dulu ke Bagian Kepegawaian,” ujarnya.

Lemahnya penegakan aturan di lingkungan Ditjen BM, membuat publik berang dan menuding Ditjen BM tidak berniat menjalankan perintah reformasi birokrasi.

“Kami heran, kenapa Ditjen BM bungkam soal pemberian sanksi terhadap Kepala BBPJN II Padang. Jika melihat alotnya pemberian sanksi ini, kami menduga ada “kekuatan hitam” yang “mengatur” segala kebijakan di Ditjen BM,” tuding Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Selasa (16/9/2014).

Menurut dia, dugaan itu berdasarkan pada kebungkaman pejabat penentu kebijakan di Ditjen BM. “Kami tegaskan, Ditjen BM tidak perlu takut menindak oknum-oknum pejabat yang diduga bermasalah, siapapun dia dan sedekat apapun dia dengan oknum pejabat negara tertentu. Kami akan mendukung penuh setiap kebijakan yang mengarah pada penataan birokrasi agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegas Danil’s.

Ketika ditanya apa yang menyebabkan pihaknya begitu fokus mengkritisi kebijakan-kebijakan pada Ditjen BM, Danil’s menjelaskan, bahwa sebagai salah satu penyelenggara anggaran negara paling besar, Ditjen BM harus mendapat pengawasan lebih.

“Tidak hanya Ditjen BM Kementerian PU, semua Kementerian/Lembaga Negara yang menggunakan anggaran paling besar, harus mendapat pengawasan lebih dari rakyat. Hanya saja untuk saat ini kami masih fokus pada Ditjen BM saja, karena Ditjen BM masih memerlukan dorongan dari luar untuk membersihkan lingkungannya dari segala bentuk KKN,” pungkasnya. (Redaksi)*