Barak Harap Kinerja Pejabat Baru Lebih Baik

Jakarta_Barakindo- Per 15 Oktober 2014, Perum Bulog merombak (alih tugas) pejabat struktural jenjang I dan III terhadap 10 pejabat dari tingkat pusat hingga daerah.

Ke-10 pejabat yang di alih tugas itu terdiri atas Achmad Ma’mun yang semula menjabat sebagai Kepala Divisi Regional (Kadivre) DKI dan Banten beralih tugas menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog. Sementara posisi Achmad Ma’mun digantikan oleh Awaludin Iqbal yang semula menjabat sebagai Kadivre Yogyakarta.

Pejabat lain yang di alih tugaskan adalah Langgeng Wisnu yang semula menjabat sebagai Kepala Bulog Subdivre (Kasubdivre) Malang, menempati posisi baru sebagai Kadivre Yogyakarta. Kemudian Arsad yang semula menjabat sebagai Kepala Subdivisi Perberasan Divisi Industri memikul jabatan baru sebagai Kasubdivre Bulog Malang, Didin Syamsudin yang semula sebagai Kasubdivre Ciamis menjabat sebagai Wakil Kadivre Jatim, dan Cecep Panji Nandia yang semula menjabat sebagai Kepala Subdivisi Pengadaan Dalam Negeri pada Divisi Pengadaan menjabat sebagai Kasubdivre Ciamis.

Selanjutnya, Yayat Hidayat yang semula sebagai Kasubdivre Cirebon menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Direktorat Pelayanan Publik, Miftahul Ulum yang semula sebagai Kasubdivre Tangerang menjabat sebagai Kasubdivre Cirebon, Sri Handayani yang semula sebagai Kepala Subdivisi Pengamatan Harga dan Pasar pada Divisi Analisa Harga dan Pasar menjabat sebagai Kasubdivre Tangerang, dan Nurman Susilo yang semula sebagai Kepala Subdivisi Non Perberasan pada Divisi Industri dipecaya sebagai Kepala Subdivisi Pengamatan Harga dan Pasar pada Divisi Analisa Harga dan Pasar.

Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, yang selama ini intens mengkritik kebijakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras miskin (raskin) berharap, agar semua pejabat yang dilantik pada 20 Oktober 2014 tersebut dapat mengemban amanah.

“Utamanya pada lingkungan Divre DKI dan Banten. Kami harap Kadivre dan Kasubdivre yang baru mampu mengelola raskin dengan baik, sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat. Kami tidak ingin lagi mendengar ada keluhan kurangnya timbangan, buruknya kualitas, dan tidak sampainya raskin ke tangan masyarakat penerima manfaat,” harap Danil’s. (Redaksi)*