Inspektorat Diminta Selamatkan Uang Negara Rp.17 Miliar

                   

SUARA GARUDA;-

SULTENG- Pekerjaan rigid pavement proyek jalan nasional Trans Sulawesi (Kebun Kopi-red) yang dilaksanakan oleh PT.Tunggal Mandiri Jaya (TMJ) dinilai gagal konstruksi (berantakan-red). Pasalnya, proyek yang menelan anggaran APBN TA 2013 sekitar Rp.17 miliar tersebut, sudah hancur. Anehnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menuding kontraktor pelaksana setengah hati.

Diketahui, pekerjaan ruas jalan Trans Sulawesi (kebun kopi) sepanjang tujuh kilometer itu menggunakan konstruksi yang tidak lazim di Sulawesi. Akibat pekerjaan yang menggunakan konstruksi rigid pavement diatas tanah yang labil, membuat usia jalan tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Kini jalan itu sudah dalam konsisi retak-retak, berlobang dan bergelombang, sehingga mengancam nyawah para pengendara.

“Pekerjaan sudah selesai sejak sembilan bulan lalu. Nilai kontraknya Rp.16 miliar lebih, dua kali dilakukan adendum, dengan masa pemeliharaan selama dua tahun,” kata PPK, Irene,ST.

Proyek itu, lanjut dia, menggunakan konstruksi Amerika yang baru pertama kali diterapkan di Sulawesi Tengah. “Ini mega proyek pertama yang di uji coba jalan nasional yang diterapkan di Kebun Kopi. Kami akui mengalami kendala dan masalah yang sangat banyak. Kendala sangat mendasar adalah jalannya cukup terjal. Belum lagi para pengguna jalan yang tidak tertib. Semen belum kering sudah dilewati,” ujar Irene layaknya dilansir ekobisnews.com, beberapa waktu lalu.

Amburadulnya pekerjaan jalan Trans Sulawesi tersebut, membuat Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s angkat bicara. Pihaknya menduga PPK, Satker, P2JN, dan Balai Besar tidak melakukan perencanaan yang matang. “Kalau merujuk dari lansiran media setempat, pekerjaan itu tidak menggunakan alat berupa finisher concrite. Bagaimana mungkin rigid yang dikerjakan secara menual dapat bertahan lama? Ini harus diusut tuntas, agar uang negara tidak dihamburkan tanpa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Danil’s juga mengkritik pernyataan PPK yang mengatakan, bahwa rigid tersebut akan dibongkar kembali untuk diganti dengan hotmix. “Pengantian konstruksi itu boleh-boleh saja, tapi bagaimana pertanggungjawaban para pihak terkait dengan anggaran rigid Rp.17 miliar itu? Kami minta Inspektorat segera turun ke lokasi. Lakukan penghitungan yang profesional, agar para pihak terkait, mulai dari PPK, P2JN, Satker PJN, dan BBPJN dapat mempertanggungjawabkan uang negara yang sia-sia tersebut,” tandasnya.

Ia menegaskan, jika Inspektorat tidak merespon, maka pihaknya akan membawa persoalan ini ke aparat hukum. “Bukan hanya PPK, P2JN, Satker PJN, dan BBPJN saja yang akan dilaporkan, tapi termasuk juga Inspektorat, karena membiarkan negara merugi,” pungkas Danil’s. (Redaksi)*