Rabu, 31 Desember 2014


Jakarta_Barakindo- Aktivis pemerhati pangan dan pertanian, Indro Tjahyono berharap, ke depan harus ada kejelasan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog. Hal itu untuk menjaga agar ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilemahkan oleh operasi liberal kapitalis asing.
Hal itu diungkapkan Indro saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Nasional bertajuk “Membangun sistem dan program strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia”, di kantor Perum Bulog Pusat, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014) kemarin.

“Harus ada kontrol ketat dari pemerintah untuk mengintervensi Kapitalis asing yang menjalankan operasi liberal di bidang pangan, sehingga Bulog bergerak bebas bersaing dan berhadapan dengan persaingan importir pangan asing dalam mekanisme pasar bebas yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.

Ia menyebutkan, kalau itu tidak dilakukan, maka akan memperlemah potensi kedaulatan pangan yang hendak dicapai pemerintahan saat ini.

“Sinergitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai badan yang menyelenggarakan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Karenanya, perlu ada kedudukan hukum yang pasti untuk menjadikan Bulog sebagai lokomotif kedaulatan pangan. “Dewan keamanan pangan nasional kiranya dapat menjadi lembaga kedaulatan pangan yang mempunyai biro khusus diplomasi dan lobi International untuk pengaturan segala hal yang berkaitan dengan pangan, termasuk kapitalisasi lahan,” jelasnya.

Ia pun berharap ada pola kerjasama yang kuat antar kementrian-kementrian terkait dalam membangun kedaulatan pangan. “Dan itu perlu dikontrol langsung oleh Presiden,”tandasnya. (Redaksi)*

0 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.

Kategori Berita

Recent Posts


Statistik Pengunjung