“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”

Jakarta_Barakindo- “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Menurut Prof Maksum, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri. “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,” ujarnya.

Selain berdaulat dan berkemandirian, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Indoensia juga harus membangun ketahanan pangan yang berbasis produksi dalam negeri.

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga mengkritik sulapan swasembada pangan pada 2014. Menurutnya, untuk beras saja, pada tahun 2012 disebutkan surplus 2 juta ton, tapi tetap import sebanyak 1 juta ton. Lalu pada 2014 ditargetkan surplus 10 juta ton.

“Begitu pula Gula, Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Garam yang pada 2012 masing-masing di import sebanyak, 40 persen (Gula), 15-20 persen (Jagung) termasih benih import, 65 persen (Kedelai), 25 persen (Daging Sapi), dan 50 persen kebutuhan untuk garam dipenuhi dari garam import. Jadi, apakah negara ini mau kedaulatan atau makelaran, itu tergantung dari rencana dan implementasi pemerintahan yang ada, bukan program mimpi,” tandasnya. (Redaksi)*