Desak Hentikan “Perilaku Bancakan” BUMN

Jakarta_Barakindo- Niat Presiden Jokowi agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengembangkan aksi korporasi dan andil dalam pembangunan nasional di khawatirkan akan sia-sia. Dalam beberapa putaran penggantian jajaran direksi perusahaan-perusahaan BUMN, tercium adanya tangan-tangan mafia yang ingin menempatkan orang-orangnya dan menjadikan BUMN sebagai ladang bisnisnya.

Menurut Aliansi Relawan dan Rakyat (Arri), saat ini  beberapa direktur utama BUMN ditengarai adalah orang-orang yang tergabung dalam mafia perbankan atau mafia lainnya. Bancakan BUMN, katanya, semakin menggila saat Presiden Jokowi akan menyuntik BUMN dengan dana puluhan triliun  dan menghilangkan tradisi pembagian deviden.

“Ada operasi senyap  untuk mengusai BUMN basah dengan menunjuk Direktur BUMN secara tidak transparan”, kata kordinator aksi Dian Setiowati dalam siaran pers-nya yang diterima Barak Online Group.

Hari ini, Rabu (14/01/2015) sebanyak 200 orang yang tergabung dalam Aliansi Relawan dan Rakyat (Arri) menggelar melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Meneg BUMN.

Apa yang dilakukan Menteri Negara BUMN, Rini Suwandi, dalam menunjuk jajaran direksi BUMN, ujarnya, seperti Telkom, PLN, dan BULOG sangat  membabi-buta dan tidak memakai prosedur.

Dian menambahkan, Rini boleh jadi telah mempecundangi kewenangan dan peran Presiden yang seharusnya terlibat dalam penunjukan-penunjukan Direksi- Direksi BUMN. “Ditakutkan para Direksi itu adalah teman-teman dekat menteri atau Wakil Presiden, sehingga penunjukan mereka bagian dari nepotisme,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator ARRI, Dadan Rhamdani mengatakan, penggantian dan penunjukan jajaran direksi bisa dilakukan dalam sekejap, seperti alap-alap curanmor saja. Apalagi dengan memanfaatkan kelengahan publik dan kesibukan Presiden Jokowi. Menurut Dadan, ini semua karena sejak awal Menteri BUMN  Rini Suwandi seperti juga calon Kapolri adalah orang-orang yang tidak kredibel dan kena kartu merah KPK saat dinominasikan.

“Tidak heran kalau hasil kerjanya amburadul, karena yang bersangkutan sebelumnya terlibat dalam  skandal  Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada konglomerat penerima BLBI”, tambah Rhamdani.

Penempatan orang-orang Bank Rakyat  Indonesia (BRI) dalam jajaran Direksi BUMN, walaupun mungkin bagian dari pengembangan bisnis perbankan, tetapi jelas menyalahi norma-norma usaha.

Sofyan Basir dan Lenny Sugihat sebagai direktur utama PLN dan BULOG, katanya lagi, dapat melakukan moral hazard, karena adanya conflict of interest (konflik kepentingan-red).

Dian Setiowati menambahkan, Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja Meneg BUMN. “Jika tidak, kinerja BUMN akan berantakan. Kalau perlu segera diganti saja, karena mengancam keberadaan dan keselamatan aset negara. Terlebih Meneg BUMN telah mengutarakan keinginannya untuk menjual Gedung BUMN, dan menempatkan orang asing sebagai Direksi BUMN. Ini jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya. (Redaksi)*