Kenapa Polisi & Jaksa Tidak Bertindak ?

Jakarta_Barakindo- Rencana Himpunan Alumni Istitut Pertanian Bogor (HA-IPB) menyelenggaran obrolan warung kopi (seminar-red) dengan tema “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan.

Salah satu pihak yang menolak terselenggaranya acara tersebut adalah Protanikita. “Lebih baik uangnya untuk memperbaiki kualitas Raskin. Lihat kualitas raskin di Jawa Tengah (Jateng) yang hancur-hancuran,” ujar Koordinator Protanikita, Bonang, Senin (16/3/2015).

Pada bagian lain, mantan wartawan Radio Hilversum, M Chandra menegaskan, acara tersebut hanya untuk mencari pembenaran dan menutupi bobroknya perilaku oknum-oknum di Perum Bulog yang notabene antek-antek mafia beras.

“Kami mempertanyakan, kenapa Kepolisian dan Kejaksaan tidak menggunakan fungsinya untuk menggulung jaringan mafia beras? Sudah jelas beras untuk masyarakat miskin (raskin) itu ada standar kualitasnya yang dipayungi Kepres. Namun kualitas raskin di tiap-tiap daerah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia,” katanya.

Menurut  Chandra, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ulah mafia beras dan antek-anteknya.

“Bukan hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang dituntut proaktif melindungi hak-hak dasar rakyat miskin, tapi janji kampanye Presiden Jokowi yang akan mewujudkan swasembada pangan dan memberantas koruptor pun harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Informasi yang diterima Redaksi Barak Online Group, Kamis (19/3/2015), HA-IPB berencana menyelenggarakan seminar “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” di lantai dua Gedung Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tema itu dipilih, kata sumber Barak, untuk melihat secara jelas bagaimana sebenarnya peran Bulog sebagai penyangga stok dan menjaga stabilitas harga beras nasional.

Adapun para pembicara yang akan hadir terdiri atas, Dirut Perum Bulog, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog, Kadis Pertanian Sumatera Selatan, Kadis Pertanian Sulawesi Selatan, Kadis Pertanian Kalimantan Timur, Kadis Pertanian Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron, Dirjen Prasarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Prof Bustanul Arifin, Prof Dwi Andreas Santosa dan Prof Hermanto Siregar. (Redaksi)*