Jalan Hanya Diperbaiki Jelang Lebaran

Sumsel_Barakindo- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Palembang, Tasripin Sartiyono diberhentikan. Hal itu menyusul banyaknya ruas jalan nasional di Sumsel yang mengalami kerusakan, tak terkecuali yang baru selesai dibangun.

Seperti halnya yang terjadi pada ruas jalan nasional Alamsyah Ratu Prawiranegara  yang merupakan akses menuju kawasan Musi II.

Hal itulah yang membuat Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Edward Jaya geram dan menuntut pemberhentian Kepala BBPJN III Palembang, Tasripin. “Kalau perlu kantor BBPJN III Palembang tidak usah ada di Sumsel. Percuma kantornya ada disini, tetapi jalanan di Sumsel banyak yang rusak," tegas Edward.

Selain menuntut pemberhentian Tasripin, Edward juga meminta agar kontraktor yang membangun jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara di blacklist (daftar hitam). “Kami minta perusahaan yang mengerjakan jalan itu di blacklist. Seperti di depan Perumahan Polygon itu, setahu saya baru selesai diperbaiki, tapi sekarang sudah rusak lagi. Ada indikasi apa ini? Mengapa jalan itu cepat sekali rusak padahal mereka tahu kalau jalan sering dilalui kendaraan bertonase tinggi," ujarnya.

Menurutnya, jalan nasional tidak akan pernah bagus selagi anggarannya tidak sesuai kebutuhan. Sebab, panjang jalan nasional di Sumsel 1.440 Km yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.

Selain jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, kata Edwar, kerusakan juga terdapat pada ruas jalan nasional Betung-Muba. Untuk menjaga agar jalan tersebut tetap bisa dilalui, pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk tambal sulam jalan sepanjang 30 Km, itupun dilakukan menjelang lebaran.

“Nah, pemerintah pusat cuma mau memperbaiki jalan yang rusak kalau mau lebaran. Repotnya kan, lebaran itu tidak setiap bulan. Kalau lebaran tiap bulan atau minggu sih, saya yakin jalan diperbaiki tiap bulan atau minggu," imbuhnya.

Edward juga melihat adanya ketidakadilan pemerintah terkait perbaikan infrastruktur. "Saya sampaikan ke Dirjen Kementerian PU kalau jalan Pantura bolong, seluruh stasiun TV memberitakannya. Padahal lubangnya sebesar mangkok. Di Sumsel lubangnya sangat besar, bahkan motor biso terperosok, tetapi tidak kunjung ditanggapi,” keluhnya menyinggung sumbangan APBN dari Sumsel untuk pemerintah pusat yang mencapai 30 persen.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, untuk perbaikan jalan negara Sekayu hingga Mura, anggarannya sudah masuk APBN. Namun besarannya belum diketahui.

"Komisi IV akan bertemu pihak BBPJN III Palembang minggu (minggu ini-red) besok di Muba. Disitulah akan ketahuan berapa anggarannya, dan seberapa jauh bisa memperbaiki, termasuk agar ruas batas Mura ke Sekayu di buat perencanaan ulang, karena volume kendaraan yang terus meningkat. Kita khawatir setelah diperbaiki, tidak sampai enam bulan, musim hujan jalan rusak lagi," katanya.

Pendekatan ini harus berlaku untuk seluruh jalan negara yang ada di Sumsel, yang kondisinya rusak parah, dimana jalan yang diperbaiki harus benar-benar kuat dan tahan lama. "Biar mahal tidak ada masalah, asal kualitasnya bisa tahan hingga 10 tahun," tandasnya seperti dilansir palembang-pos, Jumat (13/3/2015). (Redaksi)*