Diduga Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana Rutin Satker SKPD-TP DPU NTB TA 2014

Jakarta_Barakindo- Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Pera segera mencopot Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Kasatker PJN) Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Harzuan, karena diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan nasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembatuan (Satker SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) TA 2014 lalu.

“Dari data-data yang kami miliki sejak TA 2014 lalu, penyelenggaraan anggaran pemeliharaan rutin oleh Kasatker SKPD-TP DPU Provinsi NTB, Harzuan, ST, diduga syarat korupsi. Makanya kami mendesak Menteri dan Sekjen Kementerian PU Pera segera mencopot pajabat yang bersangkutan, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama pada Satker yang kini dipimpinnya,” tegas Koordinator Barak, Danil’s, Rabu (17/6/2014).

Pihaknya, kata Danil’s, tidak hanya mendesak pencopotan Kasatker PJN Wilayah I NTB, tapi juga mendesak pencopotan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Denpasar, Syaiful Anwar, selaku atasan langsung dari Harzuan.

“Nilai dugaan korupsi penyelenggaraan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan nasional pada Satker SKPD-TP DPU NTB TA 2014 itu mencapai sekitar Rp.1,270 miliar. Ada dugaan uang itu mengalir ke oknum pejabat tertentu selaku atasan dari Kasatker Harzuan,” katanya.

Selain mendesak pencopotan kedua pejabat tersebut, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat pegiat antikorupsi, baik ditingkat lokal maupun nasional, meminta aparat penegak hukum segera merespon temuan Barak, dan segera mengambil tindakan penegakan hukum sesuai UU yang berlaku.

“Ini hanya contoh kecil dari menggunungnya kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. (Redaksi)*