Senin, 08 Juni 2015
Dinilai Hambat Pembangunan
Infrastruktur di Bali, NTB & NTT
Jakarta_Barakindo- Dinilai
tidak lagi cakap menjadi pimpinan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)
VIII Denpasar yang menangani pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
nasional di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur
(NTT), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PU Pera), Basuki Hadimoeljono, segera mengganti Kabalai BPJN
VIII Denpasar, Syaiful Anwar.
Hal itu ditegaskan Koordinator Barak, Danil’s, di Jakarta, Senin (8/6/2015).
Menurut Danil’s, penggantian Kabalai BPJN VIII Denpasar sudah sangat mendesak, karena
tidak lagi sanggup melaksanakan tugas dengan baik dan benar.
“Menteri PU Pera harus segera mengganti Kabalai BPJN VIII Denpasar. Kalau
tidak, dipastikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di
Bali, NTB dan NTT akan terhambat,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun Barak, kata Danil’s, ada beberapa paket proyek
di NTB dan NTT yang sudah selesai tender, namun hendak dibatalkan oleh
Inspektorat. “Kalau kinerja Kabalai bagus, tentu persoalan seperti itu tidak perlu
terjadi. Terlebih adanya keputusan-keputusan Kabalai yang tidak sejalan dengan kehendak
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Ulama,” katanya.
Kementerian PU Pera, lanjut Danil’s, harus bisa menyelaraskan
program-program pembangunan dengan Pemda, agar tidak tumpang-tindih dan menimbulkan
masalah yang dapat membuka ruang terjadinya konflik horizontal di daerah.
“Untuk mewujudkan keselarasan, diperlukan seorang Kabalai yang mampu
mengkonsolidasikan seluruh Satuan Kerja (Satker) dan PPK sebagai garda terdepan
pelaksanaan fisik dilapangan,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Danil’s, Pemprov Bali, NTB, dan NTT tengah berusaha
keras menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Kalau program-program daerah tidak didukung dengan kinerja pembangunan
infrastruktur yang benar, dikhawatirkan akan berdampak buruk. Makanya kami
minta Menteri PU Pera segera mengganti Kabalai BPJN VIII Denpasar dengan figur
yang lebih berkompeten,” katanya memastikan, ada banyak figur di Kementerian PU
Pera yang lebih berkompeten dan bisa menyelaraskan program pembangunan antara
pusat dengan daerah secara baik dan benar. (Redaksi)*
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
kabalai bpjn 8 balu nusra bukan di ganti tapi seharusnya di pecat saja termasuk berapa kasatker yg ada di ntb khususnya pulau lombok dan pulau sumbawa,, khusus satker bpjn pulau sumbawa adanya proyek samota proyek jebatan samota yg mangkarak hingga kini,, proyek jl kartini,Dr sutomo pal IV-km ,70 bts kab dompu 130,7 km semua proyek yg di maksud di kerjakan oleh kontraktor yg sama dan bermasalah dari tahun 2015 hingga kini proyek yg di kerja pada tahun ini juga kwalitas tidak bagus, kami sudah cek lapangan semestinya pekerjaan saluran sudak harus di bongkar total, adanya hal semacam ini kami menduga kuat ada persekolan jahat yg merugikan keuangan negara,,
Posting Komentar