Senin, 08 Juni 2015
Pengamat & Politisi Desak Penggantian
Seluruh Direksi
Jakarta_Barakindo- Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan penggantian Direktur
Utama (Dirut) Perum Bulog, Lenny Sugihat. Sesuai rencana, penggantian Lenny akan
dilaksanakan hari ini (Senin, 08 Juni 2015-red).
Menurut Rini, penggantian Lenny karena pemerintah merencanakan untuk mentransformasi
peran Bulog sebagai institusi yang lebih mampu menjamin kepentingan petani.
"Rencananya, Senin (hari ini), ada pergantian," kata Rini
yang dihubungi wartawan di Singapura, Jumat (5/6/2015) lalu. Meski demikian, ia
belum bersedia menyebutkan nama pengganti Lenny.
Menurut Rini, Perum Bulog harus lebih berperan dalam menjaga harga beras ditingkat petani. Ia menilai, selama ini Perum Bulog tidak langsung membeli beras petani, tetapi membeli dari pengumpul (mitra-red).
Seperti diketahui, hingga saat ini Perum Bulog belum mampu memenuhi pengadaan beras untuk kebutuhan nasional sebanyak 2,7 juta ton. Realisasi pengadaan Bulog baru menyampai 1,2 juta ton.
Menurut Rini, Perum Bulog harus lebih berperan dalam menjaga harga beras ditingkat petani. Ia menilai, selama ini Perum Bulog tidak langsung membeli beras petani, tetapi membeli dari pengumpul (mitra-red).
Seperti diketahui, hingga saat ini Perum Bulog belum mampu memenuhi pengadaan beras untuk kebutuhan nasional sebanyak 2,7 juta ton. Realisasi pengadaan Bulog baru menyampai 1,2 juta ton.
Menanggapi rencana pergantian Dirut Bulog, Koordinator Nasional
Protanikita, Bonang menyatakan, penggantian tidak boleh hanya sebatas Dirut
saja, melainkan jajaran Direksi yang terbukti gagal melindungi hak-hak dasar
rakyat tani dan Keluarga Miskin (Gakin) penerima manfaat raskin juga harus
diganti.
“Kenapa hanya Dirut? Kenapa tidak semua Direksinya diganti? Perum Bulog
butuh Dirut/Direksi yang mampu menyerap gabah/beras produksi rakyat tani
nasional, dan mampu menjamin kualitas beras raskin sesuai ketentuan Inpres
Perberasan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Penyelamat Petani Indonesia, Imran
Bido. Menurutnya, penggantian tidak boleh sebatas Dirut, namun sampai pada
jajaran bawah yang jelas-jelas tidak mampu melindungi hak rakyat tani miskin.
“Kami minta pemerintah mengganti para Kepala Divisi Regional (Kadivre)
dan Kasubdivre didaerah-daerah sentra produksi padi nasional yang jelas-jelas tidak
mampu mengemban amanah dengan benar,” katanya.
Tanggapan sama atas niat Rini Soemarno juga datang dari Jacobus Kamarlo
Mayongpadang. Mantan politisi PDI-P yang dua periode duduk di Senayan itu
menyatakan setuju 1000 persen jika penggantian dilakukan pada seluruh jajaran Direksi
Perum Bulog, termasuk perbaikan sistemnya.
“Sejatinya petani yang oleh Bung Karno disebut Kaum Marhaen, di negeri
ini tetap hidup dalam penjajahan. Makanya Bulog harus menjadi salah satu
komponen yang bisa memerdekakan petani,” tandas politisi yang konsisten
memperjuangan pemberian perhatian secara lebih konkrit kepada warga negara yang
marginal (Petani, nelayan, pekerja informasl dan pengangguran) sewaktu di
DPR-RI tersebut. (Redaksi)*
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar