Senin, 17 Agustus 2015
Jakarta_Barakindo- Indonesia
adalah negeri yang lebih dari setengah abad merdeka tapi
masih mengimpor garam. Dan ternyata bukan hanya garam yang diimpor, sampai
sekarang beras dan daging pun di impor. Hal ini membuat Menteri Susi Pujiastuti geram dan menyebut ada “Lima Samurai” pelaku
Mafia Garam yang membuat Indonesia tetap mengimpor garam.
"Padahal
sekarang produksi garam kita untuk rumah tangga
mengalami surplus 300-500 ribu ton. Jadi tidak ada alasan untuk
terus-menerus lakukan impor, baik garam untuk rumah tangga maupun industri".
Demikian diungkapkan Koordinator
Relawan Jokowi-JK, S Indro Tjahyono, Minggu (16/8/2015). Menurutnya, potensi
Indonesia untuk membuka ladang garam adalah seluas 28.000 hektar, dan jika digarap dengan
teknologi geomembran dapat
menghasilkan 100 ton per hektar setiap musim, yang dapat mencukupi kebutuhan semua jenis garam dalam negeri.
"Sangat
disayangkan potensi ini tidak di lirik sama sekali oleh pemerintah yang hanya
mendengar bisikan para Mafia Garam,"
ujarnya.
Saat ini, kata dia, Indonesia menjadi
pengimpor garam terbesar dari Australia (733.000 ton senilai
34,2 juta US dolar), India (189.000 ton senilai 7,89 juta US dolar), dan Jerman
(177.000 ton senilai 445 ribu US dolar). Selain itu dalam jumlah kecil garam
juga diimpor dari Selandia Baru (816 ton senilai 325 ribu US dolar) dan
Singapura (663,9 ton senilai 142 ribu US dolar), sehingga volume impor garam Indonesia setiap tahun
adalah 2.579 ton atau setara Rp 600 miliar lebih per tahun.
"Angka-angka
tersebut tentu ironis dan sekaligus fantastis. Karena dengan areal ladang atau
tambak garam hanya seluas 5.000 hektar dan suntikan dana sebesar Rp 500 miliar pada tahun 2015
selama 8 bulan musim kemarau , kita bisa memproduksi 4,6 juta ton garam
kualitas nomor
satu melebihi kebutuhan tahun 2014
yang sebesar 4 juta ton, terdiri dari 2,2 juta ton garam industri dan 1,8
juta ton garam rumah tangga. Bahkan tidak sulit untuk menggenjot produksi garam sampai 120 ton
perhektar setiap musim,"
ungkap pria yang juga pemerhati bidang pangan.
Ketergantungan Indonesia terhadap garam impor, lanjut S Indro, sama saja membunuh petani garam yang selama ini loyal menggarap komoditas bermargin tipis. "Ini akibat permainan Mafia Garam,”tegasnya.
Karenanya, selain Menteri Kelautan
dan Perikanan, DPRD provinsi Jawa Timur juga sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memberantas Mafia Garam. Pasalnya, selama ini disinyalir,
"mafia" garam bermain dengan oknum-oknum di
pelabuhan (PT Pelindo) dan oknum-oknum di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan
memalsukan dokumen impor.
Pria yang selama ini giat mengkampanyekan kedaulatan pangan itu menegaskan,
sudah saatnya Presiden Jokowi memperhatikan para petani
garam yang turut menyumbang devisa,
namun hidup dalam keperihatinan. "Inilah kesempatan Presiden
Jokowi untuk
mewujudkan visi Nawacita yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.
Presiden harus tegas dan nyata mengambil
tindakan tegas untuk memberantas Mafia Garam tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (Redaksi)*
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar