40 Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR di Sulut & Gorontalo Terbengkalai ???

Sulut_Barakindo- Lagi-lagi kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen BM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat sorotan publik. Pasalnya, kinerja penyerapan anggaran pada BBPJN tersebut sangat lemah. Salah satunya adalah BBPJN XI Manado yang membawahi Satker-Satker di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo. Sebab, terhitung hingga 19 Desember 2015, BBPJN XI Manado baru mampu menyerap anggaran bagi 40 paket proyek infrastruktur strategis nasional sekitar Rp 676 miliar dari alokasi sebesar Rp 1,864 triliun.

Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) menilai, lemahnya kinerja penyerapan anggaran pada BBPJN XI Manado harus menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen BM Kementerian PUPR.

“Jangan menghambat pembangunan infrastruktur nasional dengan membiarkan Balai dan Satker yang kinerjanya lemah. Langkah yang tepat adalah melakukan evaluasi dari tingkat Balai hingga Satker. Ganti mereka yang tidak mampu menunjukan kinerja prima dengan pejabat yang memiliki figur kepemimpinan dan kemampuan teknis,” tegas Koordinator Nasional Barak, Danil’s, Senin (21/12/2015).

Dari informasi yang berhasil dihimpun Barak Online Group, sejumlah proyek yang belum mampu dituntaskan BBPJN XI Manado dan jajaran terdiri atas Pemeliharaan Berkala Jalan Kairagi-Airmadidi-Batas Kota Tondano senilai Rp 27,3 miliar pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru terserap Rp 20 miliar, Pembangunan Jalan Manado By Pass (Kairagi-Bengkol) senilai Rp 36,5 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 24,9 miliar, Pelebaran Jalan Rumbia-Buyat II senilai Rp 22,5 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 18,3 miliar, Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Ruas Wori- Bts Kota Manado Segmen II (APBN-P) (PA3) senilai Rp 21,7 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 12,2 miliar, Pengadaan SHSM dan ART Lighting Jembatan DR. Ir. Soekarno senilai Rp 20,7 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 4,1 miliar, dan Pembangunan Jalan Manado By Pass (Maubi-Kairagi) senilai Rp 44,6 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 23,1 miliar.

Selain itu, BBPJN XI Manado dan jajaran juga belum mampu menyerap anggaran bagi Pembangunan Jembatan Tiran senilai Rp 27,8 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 19,4 miliar, Pelebaran Jalan Likupang-Girian (Bitung)-Kema (Makalisung) (APBN-P) (PA1) senilai Rp 34,7 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 17,1 miliar, Pelebaran Jalan Worotican-Poopo I (APBN-P) (PA1) senilai Rp 40,5 miliar pada Satker PJN Wilayah I Sulut baru terserap sebesar Rp 22,6 miliar, Pembangunan Jembatan Sangkup Cs senilai Rp 56,2 miliar pada Satker PJN Wilayah II Sulut baru terserap sebesar Rp 28,8 miliar, Rekonstruksi Jalan Melonguane-Beo-Esang (APBN-P) (PA1) senilai Rp 33,7 miliar pada Satker PJN Wilayah III Sulut baru terserap sebesar Rp 10,7 miliar, Penggantian Jembatan di Kepulauan Talaud Cs (APBN-P) (PA1) senilai Rp 45,3 miliar pada Satker PJN Wilayah III Sulut baru terserap sebesar Rp 32,5 miliar, Pembangunan Jalan Gorontalo Ring Road III (APBN-P) senilai Rp 52,6 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 32,8 miliar, dan Pembebasan Lahan GORR senilai Rp 32,3 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 17 miliar.

Selanjutnya, BBPJN XI Manado dan jajaran juga belum mampu menyerap anggaran bagi Penggantian Jembatan Atinggola-Kwandang-Molingkapoto senilai Rp 30,2 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 24,2 miliar, Pembangunan Jalan Gorontalo Ring Road II (APBN-P) senilai Rp 54 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 40,1 miliar, Pelebaran Jalan Taludaa (Batas Prov.Sulut)-Pel.Gorontalo (APBN-P) senilai Rp 20,6 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 9,8 miliar, Pembangunan Jalan Gorontalo Ring Road I (APBN-P) senilai Rp 31,9 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 11,8 miliar, Paket Pelebaran Jalan Bulontio-Tolinggula (Batas Prov. Sulteng) senilai Rp 53,9 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 27,7 miliar, Pelebaran Jalan Bulontio-Tolinggula (Batas Prov. Sulteng) II (Aspirasi) senilai Rp 46 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 26,3 miliar, dan Pelebaran Jalan Lemito-Molosipat (Bts. Prov. Sulteng) (MYC) senilai Rp 89,1 miliar pada Satker PJN Wilayah Gorontalo baru terserap sebesar Rp 17,9 miliar.

Lebih aneh lagi, ada proyek pelebaran jalan, yakni Pelebaran Jalan Rainis-Melonguane-Beo-Esang senilai Rp 86 pada Satker PJN Wilayah III Sulawesi Utara (Sulut) yang statusnya masih lelang, namun keuangan diduga sudah terealisasi sekitar 45,16 persen.

Selain banyaknya paket-paket proyek yang anggarannya belum terserap maksimal, ada pula paket-paket yang gagal kontrak, seperti Pelebaran Jalan Manado By Pass (Winangun-Maumbi) (MYC) senilai Rp 31 miliar, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (STA. 7 000 s.d. STA. 9 700) (APBN-P) (PA1) (MYC) senilai Rp 30,5 miliar, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (Simpang Susun Airmadidi) (APBN-P) (PA1) (MYC) senilai Rp 94,3 miliar, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (Akses Jalan Nasional, Simpang SBY - Simpang Tondano) (APBN-P) (PA1) (MYC) senilai Rp 57,9 miliar, Pelebaran Jalan Kawangkoan-Worotican-Poopo (MYC) senilai Rp 48,4 miliar, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (STA. 11 700 s.d. STA. 14 000) (APBN-P) (PA1) (MYC) senilai Rp 44 miliar, dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (STA. 9 700 s.d. STA. 11 700) (APBN-P) (PA1) (MYC) senilai Rp 100,2 miliar yang semuanya berada pada Satker PJN Wilayah I Sulut. (Redaksi)*