Rp 591,5 Miliar APBN di Balai Besar PJN X Jayapura Belum Terserap

Jayapura_Barakindo- Setidaknya Rp 591,5 miliar APBN pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) X Jayapura masih belum terserap. Anggaran itu tersebar, diantara pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) Papua Barat yang masih deviasi antara 18 hingga 44,59 persen.

Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) menilai, belum maksimalnya penyerapan anggaran menandakan lemahnya kinerja Balai Besar PJN X Jayapura dan jajarannya.

“Kami tetap berpendapat, agar Balai Besar dan Satker yang kinerja penyerapan anggarannya lemah segera dievaluasi,” ujar Koordinator Barak, Danil’s, Kamis (24/12/2015).

Dari informasi yang berhasil dihimpun Barak Online Group hingga Rabu 23 Desember 2015, lemahnya kinerja Balai Besar PJN X Jayapura terlihat pada rendahnya penyerapan anggaran bagi Perencanaan Jalan Ruas Wilayah I Manokwari dan Wilayah IV Bintuni (APBN-P PA2) senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,24 persen, Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur dan Berkala Jalan Provinsi Papua Barat (APBN-P PA2) senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,36 persen, Perencanaan Jalan Ruas SP. Wonama-Bofuer (APBN-P PA2) senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,20 persen, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Ruas nasional dan Strategis Manokwari 20 senilai Rp 701 juta pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,53 persen.

Rendahnya kinerja keuangan itu terlihat pada Pengawasan Jalan dan Jembatan Ruas Nasional dan Strategis Manokwari 21 senilai Rp 760 juta pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,22 persen, Pengawasan Jalan dan Jembatan Ruas Nasional dan Strategis Maybrat 6 senilai Rp 799 juta pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -23,21 persen, Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah I Manokwari senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -21,20 persen, Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah IV Bintuni dan Wondama senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,10 persen, Perencanaan Jembatan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah IV Bintuni dan Wondama senilai Rp 1,9 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,24 persen, dan Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Provinsi Papua Barat senilai Rp 1,3 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -24,00 persen.

Hal sama juga terjadi pada Perencanaan Jembatan Ruas Nasional dan Strategis Provinsi Papua Barat senilai Rp 1,9 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,18 persen, Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Manokwari 2 senilai Rp 1,5 miliar pada pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,33 persen, Perencanaan Jembatan Ruas Prafi-Menyambou-Anggi-Ransiki senilai Rp 1,9 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,49 persen, Core Team Desain Provinsi Papua Barat senilai Rp 1,8 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -33,11 persen, Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah II Sorong dan Maybrat senilai Rp 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -34,44 persen, Perencanaan Jalan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah V Fakfak dan Kaimana senilai Rp. 1,6 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -24,44 persen, Perencanaan Jembatan Ruas Nasional dan Strategis Wilayah V Fakfak dan Kaimana senilai Rp 1,8 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -19,31 persen, Perencanaan Jalan Ruas Raja Ampat senilai Rp 1,5 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -44,95 persen, dan Perencanaan Ruas Jalan Nasional Maruni - Mameh (APBN-P PA2) senilai Rp 1,5 miliar pada Satker P2JN Papua Barat yang masih deviasi sebesar -18,79 persen. (Red)*