Lindungi Rakyat Tani NTB

DAHULU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal karena suburnya lahan pertanian dan melimpahnya hasil produksi Rakyat Tani, terutama beras. Karena itu, maka tak salah jika sejak lama NTB ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional yang memasok kebutuhan beras bagi sebagian kawasan Indonesia timur, bahkan Pulau Jawa.

Hidup diatas lahan yang subur dengan hasil produksi yang melimpah, mestinya mampu membuat Rakyat Tani NTB sejahtera. Tapi apa mau dikata? Faktanya, daerah yang dahulu dikenal dengan sebutan Gogo Rancah, Bumi Gora dan berbagai istilah kebanggaan itu, kini tengah menangis karena mengalami krisis pangan (beras-red) yang sudah masuk kategori membahayakan.

Keadaan ini tentu saja membuat publik bingung. Bagaimana mungkin daerah lumbung pangan nasional bisa mengalami krisis beras? Adakah yang salah dengan manajemen pengelolaan pertanian dan perberasan di NTB?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyuguhkan data, bahwa produksi padi pada tahun 2015 mengalami surplus hingga 2,3 juta ton dari target sebanyak 2,1 juta ton. Jika benar terjadi surplus produksi, lalu kenapa bisa terjadi krisis?

Usut punya usut, krisis pangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari amburadulnya kinerja pengadaan beras pada Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB. Ya, pada musim panen raya tahun 2015, Bulog Divre NTB hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen dari total target pengadaan Public Service Obligation (PSO). Hal sama juga terjadi pada pembelian gabah dalam program Upaya Khusus (Upsus) yang hanya sekitar 60 persen dari target sebanyak 100 ribu ton.

Alhasil, stok beras yang terdapat di gudang Bulog NTB di akhir 2015 hanya tersisa 9.000 ton, dan pada awal Februari 2016 ini tinggal tersisa 2.000 ton saja, karena 7.000 ton disalurkan untuk kebutuhan Beras Pra Sejahtera (Rasta). Dalam hal ini, tidaklah berlebihan jika publik beranggapan, bahwa amburadulnya kinerja pengadaan beras Bulog NTB menjadi biang keladi krisis yang terjadi.

Benarkah rendahnya kualitas beras produksi Rayat Tani lokal yang membuat Bulog NTB tidak mampu memenuhi target pengadaan? Pertanyaan itu tentu saja harus dijawab dengan nurani, bukan dengan akrobatik angka yang kerap menyesatkan. Jika memang kualitas yang menjadi alasan, lalu kenapa Bulog Jatim bisa membeli lebih dari target pengadaan? Apakah semua beras yang dibeli itu memenuhi standar Inpres Perberasan? Tentu tidak, karena beras yang dikirim Bulog Jatim ke sejumlah daerah banyak ditemukan tidak sesuai standar mutu, baik derajat sosoh, butir patah, maupun menir-nya.

Lalu apa sebenarnya yang membuat Bulog NTB tidak sanggup memenuhi target pengadaan beras di tahun 2015? Persoalannya ada pada cara berpikir para pejabat di Bulog Divre NTB dan jajaran. Jika memang berniat mendukung program peningkatan kesejahteraan Rakyat Tani, tentu alasan klasik tidak akan digunakan untuk mendukung logika terbalik.

Kemudian apa yang terjadi di daerah subur dengan hasil pertanian yang melimpah (NTB-red) saat ini? Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melansir, meningkatnya angka kemiskinan di NTB lebih disebabkan karena harga beras yang melambung tinggi hingga mencapai Rp12 ribu/Kg. Bukankah ini akibat dari ketidakpahaman pemerintah (Perum Bulog) dalam memaknai arti negeri Gemah ripah loh jinawi yang sesungghnya?

Miris memang, tapi itulah fakta yang harus dihadapi Rakyat Tani NTB saat ini. Pasar mereka akan segera dirampas paksa oleh Perum Bulog dengan memasukkan Beras Rasta sebanyak 7.000 ton dari Jatim.

Tidak ada yang salah dengan program suplai beras dari daerah surplus ke daerah yang minim produksi (Movenas). Tapi ketika beras dari daerah lain disuplai ke daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional, terlebih disaat produksi beras Rakyat Tani lokal melimpah, maka itu yang tidak bisa diterima akal sehat.

Mendapati fakta yang mencengangkan ini, tentu saja membuat publik bertanya- tanya, “ada apa dibalik tidak tercapainya target pengadaan beras Perum Bulog Divre NTB? Benarkah ada pemufakatan jahat dari sekelompok oknum yang hendak merampas pasar Rakyat Tani lokal?  Ataukah ini ada kaitannya dengan “program” impor beras besar-besaran di tahun 2015 dan 2016? Dan adakah kaitannya semua persoalan ini dengan jaringan mafia yang salama ini menjadi kutu bagi beras produksi Rakyat Tani lokal?”

Apapun dalihnya, yang pasti, publik mendesak Presiden dan Meneg BUMN segera mencopot semua pejabat Perum Bulog yang menyebabkan kelangkaan pangan di NTB. Sebab jika tidak, maka bukan tidak mungkin Presiden dan jajaran terkait akan dianggap sebagai pihak yang hendak memiskinkan Rakyat Tani NTB. Rakyat Tani lokal harus dilindungi dari “pemufakatan jahat” semua pihak yang hendak memiskinkan dan merampas pasar mereka secara pelan tapi pasti. ***

Oleh: Danil’s

Penulis adalah: Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan

Pemred Barak Online Group