Danrem Minta Jangan Main-Main Dengan Stok Pangan, Gubernur pun Surati Pemerintah Pusat

NTB_Barakindo- Amburadulnya pengamanan stok pangan ditangan Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat (Divre NTB), membuat semua pihak di daerah lumbung pangan nasional itu angkat bicara. Jika sebelumnya Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi, melontarkan kritik pedas dihadapan Presiden Joko Widodo, kini giliran Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede ST, M.Si yang meminta Bulog tidak main-main dengan stok pangan.

“Area pertanian di NTB cukup luas, dan pemerintah melansir produksi gabahnya surplus. Setiap tahun Rakyat Tani NTB mampu memproduksi gabah hingga 2,1 juta ton. Masa sekedar membeli 100 ribu ton beras saja Perum Bulog tidak mampu,” ujar Danrem usai sosialisasi Proxi War, di Taliwang, Selasa (16/2/2016).

Menurutnya, ada yang mencoba bermain dengan kebijakan pemerintah soal pengamanan stok pangan. “Ada dugaan, gabah/beras produksi lokal tidak diserap dan harganya dibiarkan anjlok saat panen raya ataupun panen gadu. Kemudian saat terjadi kelangkaan, maka beras dari luar dibawa masuk untuk dijual dengan harga tinggi,” bebernya.

Permainan seperti itu, katanya lagi, berimbas pada Rakyat Tani lokal. Keluhan-keluhan melonjaknya harga beras semakin meningkat, sehingga membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mengamankan harga gabah. “Salah satu contohnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), setiap musim panen selalu bermasalah karena anjloknya harga gabah, sehingga ada indikasi kuat adanya permainan oknum-oknum Bulog,” tegasnya.

Sementara, Asda II Pemrpov NTB mempertegas sikap Gubernur NTB yang akan menyurati pemerintah pusat, agar mendesak Perum Bulog menyerap gabah/beras produksi Rakyat Tani lokal. “Gubernur akan mengirim surat ke pemerintah pusat agar pada musim panen tiba, Bulog bisa menyerap semua beras yang ada dipetani,” ujar Asda II Pemprov NTB, Lalu Gita Aryadi, Selasa (16/2/2016).

Bukan hanya itu, pemerintah pusat juga harus mampu menjaga agar harga beras Rakyat Tani lokal tidak anjlok saat musim panen raya dan panen gadu, karena sangat merugikan Rakyat Tani Lokal.

Sebelumnya, Gubernur NTB mendesak pemerintah pusat segera membenahi keberadaan Perum Bulog, karena selama ini tidak pernah menyerap beras rakyat tani lokal 100 persen. Hal itu ditengarai, agar Perum Bulog Divre NTB bisa menyerap beras impor dari luar.

Menurutnya, modus yang biasa dilakukan, setiap diberikan target penyerapan, selalu berdalih tidak bisa. Sehingga mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk dikirimkan beras impor. “Itu hanya akal-akalan Bulog saja agar bisa menyerap beras dari luar,” tandasnya.

Dipihak lain, Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s menilai, amburadulnya pengamanan stok pangan di NTB adalah fakta bahwa saat ini Perum Bulog belum dikelola oleh tangan yang tepat.

“Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kinerja jajaran Perum Bulog, agar tidak selalu merugikan negara dan rakyat. Perum Bulog harus berada ditangan figur yang memihak Rakyat Tani dan memahami arti ketahanan pangan dalam negeri. Karena negara ini tidak akan pernah berdaulat selama pangannya belum berdaulat,” tegasnya.  (Red)*